Membangun Perbatasan untuk Pembangunan Nasional

Perhatian pemerintah segera membangun
daerah 3T yaitu terdepan, terpencil dan tertinggal menjadi isu strategis
pembangunan nasional. Wilayah yang dimaksudkan adalah daerah perbatasan negara
yang telah berperan vital dalam menjaga integritas Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI). Akan tetapi sangat ironis karena jauh dari tataran ideal yang
seharusnya lebih maju. Daerah perbatasan justru menjadi kantong-kantong
kemiskinan akibat pembangunan sosial ekonomi terabaikan. Sehingga bagi masyarakat
perbatasan merasa kurang diuntungkan bahkan sebagai kutukan (curse). Fakta emperis menyebutkan bahwa
sebagian besar wilayah perbatasan mengalami keterbelakangan dalam segala aspek
kehidupan dan sangat memprihatinkan, (Laporan
parthenership for Government Reform
). Selanjutnya ada 183 kabupaten sebagai
daerah tertinggal di Indonesia dan sebagian besar adalah berada di wilayah
perbatasan. (
http://banten.antaranews.com/berita).

Paradoks eksistensi daerah
perbatasan juga masih dirasakan kampung perbatasan seperti di Kampung Rawa Biru
di Distrik Sota maupun di Kampung Kondo di Distrik Neukenjerai Kabupaten
Merauke. Sementara kondisi obyektif  daerah-daerah
perbatasan memiliki banyak potensi kekayaan sumber daya alam, perikanan baik
laut maupun darat, pariwisata dan sebagainya. Bahkan dari aspek letak geografis
yang strategis dalam pembangunan sebagai penghubung (connectivity) ke arah kerjasama perdagangan internasional.

Perspektif lama terhadap
daerah perbatasan hanya dipandang sebagai halaman paling belakang (peripheral areas) dalam kerangka NKRI menyebabkan
sentuhan pembangunan hampir tidak dirasakan. Bahkan regime pemerintahan sebelum
era reformasi lebih banyak menekankan pada pendekatan keamananan (security approach). Sehingga
wilayah  perbatasan (border areas) sebagai garis demarkasi yang berubah fungsi sebagai
benteng pertahanan untuk memisahkan negara tetangga. Sebagai konsekuensi logis,
daerah perbatasan dijadikan tembok pembatas yang mampu menutup akses ke dunia
luar dengan pertimbangan keamanan (raison de sécurité) dengan mengesampingkan
logika ekonomi.  

Revitalisasi Daerah Perbatasan


Urgensi pembangunan 
daerah perbatasan telah diamanatkan dalam Pembukaan UUD RI 1945 sebagai
tujuan pembangunan nasional adalah memajukan kesejahteraan umum. Selanjutnya di
dalam Peraturan Presiden Nomor 7 dan 39 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Menengah Nasional, di mana penetapan  arah dan pengembangan wilayah Perbatasan
Negara sebagai salah satu program prioritas pembangunan nasional  untuk mengurangi disparitas
pembangunan antar wilayah. Kemudian Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yaitu bahwa kawasan
tertinggal dapat ditetapkan menjadi kawasan strategis nasional untuk kepentingan
pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan strategis pembangunan pun juga diubah dari
kebijakan pembangunan ke dalam (inward
looking
) menjadi pembangunan kerjasama ke luar negeri (outward looking) dengan
mengedepankan pendekatan kesejahteraan (prosperity
approach)  dalam rangka mewujudkan tujuan negara.  Akan tetapi persoalan kemiskinan yang masih tetap membelenggu daerah perbatasan akan
menjadi beban (liability) berat dalam
percepatan pembangunan  yakni menjadi sumber
masalah sosial dan potensi konflik bahkan dapat menimbulkan bencana kemanusian
(human catastrophe) jika dibiarkan berlangsung lama.
Sebagaimana Indra Ismawan menegaskan bahwa sumber potensi konflik adalah whenever there are many poor people and living in dirty condition, it would be possible seeds of violence.
  

Saat ini, era ekonomi pasar terbuka dalam wujud perdagangan
bebas. Kerjasama internasional menjadi kebutuhan sebagai pra syarat mutlak (condition sine quo non) bagi pertumbuhan
ekonomi terbuka. Sebab Keterisolasian daerah perbatasan menimbulkan biaya
ekonomi tinggi (high cost economy)
karena jauh dari sentra ekonomi seperti ibukota kabupaten, provinsi bahkan
negara sehingga berdampak pada keterbelakangan. Oleh sebab itu, kedekatan
geografis sangat mendukung kerjasama internasional. Daerah perbatasan
dapat menjadi pintu gerbang timur terdepan
aksesibilitas arus barang, jasa, modal, tenaga kerja dan pasar internasional.
Hal ini sangat relevan dengan pendekatan model integrasi kerjasama yaitu berada
pada pusat lingkaran (concentric circle
theory
) yang memiliki biaya ekonomi yang lebih murah dan mudah atas
mobilisasi sumber daya.

Bukti kemajuan wilayah perbatasan negara menjadi pusat
pertumbuhan ekonomi dapat dilihat seperti di Wissembourg yaitu perbatasan
antara negara Prancis dan Jerman dan di Derby Line daerah perbatasan antara
Amerika Serikat dengan Kanada.

Kabupaten Merauke memiliki banyak potensi sumber daya
dan banyak diuntungkan dari letak strategis secara alami (given) dan unik baik dari dimensi geopolitik dan geoekonomi yang
berada dalam lingkaran Pasifik (Pacific
Rim
). Hal ini karena berbatasan langsung dengan tiga negara yakni Papua New
Guinea (PNG), Australia dan Timor Leste yang memungkinkan melakukan mitra
kerjasama untuk percepatan pembangunan. Jauh sebelumnya letak strategis negara
Indonesia telah diprediksi oleh Dr. Sam Ratulangi dalam buka yang diterbitkan
tahun 1937 meneropang kawasan Asia Pasifik sebagai kawasan masa depan dan saat
ini menjadi kawasan regional pusat perekonomian dunia.  Gema posisi silang yang strategis dengan
benua Australia dalam peta namun nyaris tidak terdengar realisasi pembangunan
untuk konektivitas di daerah perbatasan di Kabupaten Merauke.

Perlambatan pertumbuhan ekonomi makro saat ini selalu
dibayangi oleh tekanan nilai mata uang rupiah yang terus terdepresiasi tajam. Sementara
itu, volume transaksi ekspor masih belum mampu menaikkan (rebound) nilai rupiah terhadap mata uang kuat dunia dalam waktu lama. Juga persoalan tingginya harga daging sapi
dan juga pangan akibat kemarau panjang. Hal ini merupakan peluang besar bagi
pemerintah pusat maupun daerah di mana Kabupaten Merauke memiliki keunggulan
komparatif yang memungkinkan untuk melakukan kerjasama perdagangan luar negeri.
Projek kerjasama dapat direalisasikan (feasible)
seperti bidang pendidikan, perdagangan, investasi, pariwisata,
kemaritiman dan sebagainya, terkecuali urusan keuangan dan moneter, peradilan,
pertahanan dan keamanan perlu persetujuan pemerintahan pusat. 

Hal ini
pula dengan pertimbangan pada keunggulan Kabupaten Merauke terutama
memiliki faktor endowment seperti faktor produksi sumber
daya alam, laut, hutan, energi dan mineral. 
Kekuatan struktur ekonomi pada sektor primer yang tidak banyak terimbas
seperti sektor pertanian dan peternakan yang bahkan memungkinkan menopang
perekonomian nasional. Hal ini pula menyebabkan pertumbuhan ekonomi daerah ini sangat
tinggi dalam beberapa tahun terutama ditopang dari sektor dan sub sektor pertanian
serta konstruksi.

Dengan adanya kerjasama dengan negara tetangga maka
potensi manfaat yang dapat diperoleh adalah mendapatkan pasar yang lebih luas
bagi produsen di daerah Kabupaten Merauke sehingga dapat lebih meningkatkan
produktifitas dan pendapatan masyarakat. Dengan peningkatan produktifitas akan
mendongkrak
volume ekspor guna menopang
stabilitas nilai tukar rupiah. Sedangkan bagi masyarakat di daerah ini juga
dapat lebih mudah mendapatkan variasi barang dan jasa dengan harga yang relatif
murah. Selain itupula, dengan kerjasama ini dapat dengan mudah memperoleh
transfer ilmu pengetahuan dan teknologi dari negara industri maju seperti
negara Australia.

Pengelolaan
dan pengembangan daerah perbatasan dalam kerangka kerjasama ekonomi yang paling
ideal adalah daerah perbatasan yang memiliki potensi akses laut, darat dan
udara untuk membangun transportasi yang sangat vital dalam pembangunan. Daerah
yang terdekat adalah Distrik Neukenjerai yakni Kampung Kondo atau wilayah
sekitarnya yang hanya berjarak beberapa mil laut dari Australia.  Lagipula hubungan bilateral dengan negara
tetangga seperti Papua New Guinea, Timor Leste dan Australia sebagai negara
sahabat telah terjalin hubungan harmonis.  Bahkan Australia pun sebagai penggagas forum
kerjasama Asia Pasifik berkeinginan kuat menjalin hubungan baik dengan
Indonesia. Mantan perdana menteri Australia pun pernah mengatakan bahwa We can choose our friend but not our
neigbour
. Sehingga, pengembangan konektivitas itu yang dapat menghubungkan
negara-negara maju seperti Australia dan di sebelah Timur ada New Zealand dan
beberapa negara Oceania Samudera Pasifik.

Pengelolaan
dan pengembangan kawasan perbatasan di Kabupaten Merauke  dalam bentuk kerjasama regional akan mendukung
percepatan pembangunan di daerah kampung-kampung perbatasan yang tertinggal.  Untuk itu, kemajuan daerah perbatasan
dibutuhkan dukungan berbagai peran, komitmen dan keseriusan dari para pemangku
kepentingan (stakeholders) seperti
pemerintah sipil dan militer  pengusaha,
akademisi, tokoh masyarakat/adat, rohaniwan dan masyarakat. Para pemangku
kepentingan ini dapat duduk bersama untuk merumuskan arah dan langkah-langkah
konkrit yang dapat memberikan manfaat pembangunan terutama masyarakat di
sekitar daerah perbatasan. Namun keberhasilan pengelolaan perbatasan tidak
terlepas dari faktor kepemimpinan (leadership)
dengan jiwa technopreneur agar dapat
melakukan lompatan (leap) pembangunan
guna mengejar ketertinggalan. Apalagi dengan perluasan kewenangan kepada daerah
otonom dalam menggali potensi ekonomi untuk memajukan daerahnya.

Dengan
demikian, keberhasilan pembangunan Kabupaten Merauke akan memiliki andil
menentukan terhadap keberhasilan ekonomi makro pembangunan bangsa Indonesia
terutama berdampak pada integritas NKRI dan nation
building
. Sebab kesejahteraan (well being)
adalah substansi pembangunan sebagai commun
bonum
(the general betterment of
humanity
) yang memiliki nilai universal dan hal yang selalu diperjuangkan
pemerintah suatu negara.  

*) <!–[if gte mso 9]><xml>

15.00

</xml><![endif]–><!–[if gte mso 9]><xml>

Normal
0

false
false
false

EN-US
ZH-TW
X-NONE

</xml><![endif]–><!–[if gte mso 9]><xml>

</xml><![endif]–><!–[if gte mso 10]>
<style>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;}
</style>
<![endif]–>Oleh Dr. Hendricus Lembang, DEA*

Staf Pengajar
Universitas Musamus Merauke, Alumni Universite de La Rochelle, Prancis dan
program Sandwichlike di Northern Illinois University, De Kalbe, Amerika
Serikat.

Facebook Comments

Jadi yang Pertama Berkomentar

Tinggalkan Balasan